konflik dan penyelesaian papua

Dari tahun 1960-an sampai hari ini, papua adalah daerah konflik yang tidak kunjung selesai, pemerintah indonesia telah mengambil alih papua melalui pepera 1969, yang di partisipasi oleh mewakili rakyat papua yang berjumlah 1800 orang dari 600.000 orang papua saat itu.

Hasil pepera inilah yang menjadi akar konflik papua selama 1 dekade terahir, pada umumnya orang papua tidak menerima hasil pepera itu dan sampai hari ini masih menjadi kotroversi dan tidak di lupakan oleh orang papua karena pepera itu tidak sesuai dengan perjanjian new york (one man one vote).

Papua pernah mendeklarasikan negara 1 desember 1961 oleh para intelek papua bersama belanda sebagai negara jajahan saat itu, harapan kemerdekaan satu bangsa berdaulat (west papua)  yang di janjikan oleh belanda ini menjadi harapan dan mimpi kemerdekaan bagi rakyat papua.

Namun sayangnya, negara west papua itu, akhirnya menjadi perundingan antara Belanda, AS, Indonesia dan PBB, Demi kekawatiran  penyebaran komunisme di asia maka amerika menekan belanda sebagai sekutu untuk menyarahkan papua ke Indonesia 1 mei 1963 ecara adminitrasi dan akhirnya pepera pun di menangkan oleh indoneia.

Semua konflik di papua jarang di akses media hampir puluhan tahun ini, karena diktator suharto telah menutupi papua dan menjadi daerah penumpas rahasia demi mempertahankan kemenagan pepera. jumlah pengorbanan orang papua oleh kekejaman negara jaman diktator soharto benar tidak terhitung.

Konflik papua juga menjadi sorotan dan perhatian LSM internasional seperti ETAN, AHRC, HRW, Tapol, Amnesty, UNHCR dan lainnya. tekanan komunitas internasional ini jakarta menganggap biasa-biasa saja namun tekanan ini menjadi perhatian dunia, Isu pelanggaran HAM papua menjadi isu komersial dalam hal ini LSM melaporkan bahwa para aparat TNI dan POLRI yang paling dominan penyalangunaan kekuasaan di papua. seperti laporan LSM

Jakarta menutup diri atas masalah dan konflik papua, Jakarta klaim masalah papua adalah masalah kesejetrahan namun sesungguhnya adalah masalah politik papua, jika kasus politic tidak di selesaikan melalui jalur perundingan politik maka pendekataan kesejahtraan tidak akan pernah terwujud. Pembantaian orang papua yang paling dominan adalah dengan label separatis, makar, OPM dan lain-lain, lebel ini berkaitan erat dengan isu perjuangan pilitik papua, isu politik papua adalah masalah hak kemerdekaan papua (Free west papua indenpenden).

Perjuangan politik papua ini berawal dari janji belanda yang pernah deklarasikan 1 desember 1961 dengan artibut kenegaraan ( Bintang kejora, burung mabruk, lagu hai tanahku papua), baru-baru ini anggota parlement belanda (partai anti islam) telah mengejutkan pernyataan bahwa belanda mempunyai beban moral atas janji belanda terhadap rakyat papua (janji kemerdekaan).

Menteri luar negeri AS Hillary klinton matan ibu nenara itu telah menyampaikan keprihatian atas kasus pelanggran HAM di papua ini kutipan kata-katanya,

“kekhawatirannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menyusul terjadinya beberapa insiden di Papua, ini Menanggapai pertanyaan dari seorang mahasiswa dari Kepulauan Solomon, Derek Mane, Clinton mengeluarkan pendapatnya tentang insiden di Papua. Saat itu Derek Mane menanyakan bagaimana sikap AS dalam masalah pelanggaran HAM Papua di Indonesia?

Clinton pun menjawab, “Pemerintah AS telah menyatakan kekhawatiran secara langsung mengenai kekerasan dan tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi (di Papua). Kami tidak meyakini adanya dasar dari semua itu”. This published

“Diperlukan adanya dialog dan reformasi politik untuk memberikan keinginan masyarakat Papua yang sesuai dengan hukum. Kami akan tetap mendorong dilakukannya pendekatan seperti itu (dialog),” ucap Clinton dalam pidatonya di forum APEC, seperti dikutip dari website Kementerian Luar Negeri AS, Jumat (11/11/2011).

Jakartapun menolak permintaan tokoh papua dialog Jakarta papua yang di gagas jaringan damai papua (JDP) pastor Neles tebay bersama LIPI Indonesia. tawaran dialog ini di jawab dengan UP4B.

saya yakin bahwa Jakarta tidak serius menanggani konflik papua di era ostus maka dalam dunia politik tidak ada harga mati, dengan akar konflik papua adalah masalah POLITIK maka dengan alasan inilah saya percaya bahwa pilihan terakhir adalah penyelesaian status paolitik papua dan Indonesia akan menyerahkan papua tanpa pertempuran.

PENYELESAIANNYA

Untuk menyelesaikan konflik Papua, pemerintah seharusnya mencari gambaran holistik, dikaji ulang akar permasalahan sebenarnya dan diformulasikan kembali strategi penyelesaian konflik Papua secara komprehensif dan integratif.

hal yang laing utama perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua adalah melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
“Pendekatan terbaik sekaligus strategis untuk mengatasi permasalahan sosial-politik yang berujung penuh konflik dan separatisme adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat pribumi yang memadai. Rakyat Papua sudah lelah berharap perbaikan kualitas kehidupannya sejak lama,
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, muncul berbagai konflik berdarah yang merengut korban jiwa seperti demonstrasi dan pemogokan di Freeport yang merugikan penerimaan negara USD7 juta/hari dan kisruh Kongres Papua III Oktober 2011.
Ekskalasi penggunaan kekerasan juga semakin tinggi baik oleh aparat keamanan (Polisi dan TNI) maupun pihak sipil bersenjata tak dikenal (diduga OPM).
Kongres Papua III memang sangat sensitif karena terindikasi kuat sebagai kegiatan makar atau separatisme terorganisasi dan terencana. Korbanpun berjatuhan setiap hari baik rakyat sipil maupun aparat keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas pembangunan ekonomi politik di Papua masih rapuh.
Padahal, kata Perdana, wilayah Papua sudah diberi keleluasaan Otonomi Khusus (Otsus). Pemberian otonomi khusus oleh PP kepada Pemrov Papua dengan dana APBN sebesar Rp28 triliun sejak 2008, untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi daerah juga tidak serta merta meredakan masalah. Justru berbagai jenis inkonsistensi otonomi khusus dan penyelewengan kekuasaan serta korupsi tingkat lokal meningkat tajam.